KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD DI DESA ENTAK KECAMATAN AMBAL

 

Selasa 29 Maret 2023 bertempat di Pendopo Balai Desa Entak Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Entak Kecamatan Ambal.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

sebagai sebuah lembaga BPD berhak atas tunjangan dan Operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selaku wakil dari masyarakat BPD harus berperan aktif dalam penyusunan APB Desa,  dimana APB Desa yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa harus benar-, sehingga peran BPD dalam mengawal penyusunan APB Desa dari mulai rancangan sampai dengan pelaksanaan harus benar-benar Optimal.

A. PENYUSUNAN APB DESA TAHUN 2023

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penetapan RKP Desa	Bulan September 2022	Kepala Desa dan BPD
2.	Penyusunan Rancangan  APB Desa	Minggu II dan III September 2022	Sekretaris Desa
3.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Kepala Desa	Minggu III September 2022	Sekretaris Desa
4.	Pencermatan Oleh Kepala Desa	Minggu IV September 2022	Kepala Desa
5.	Penyampaian Draft Rancangan APB Desa Kepada BPD	Minggu I Oktober 2022	Kepala Desa
6.	Pencermatan Oleh BPD	Minggu III Oktober 2022	BPD
7.	Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan APB Desa.	Minggu III Oktober 2022	BPD dan Pemerintah Desa.
8.	Musyawarah BPD Penyepakatan Rancangan APB Desa.	Minggu IV Oktober 2022	BPD dan Pemerintah Desa
9.	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Minggu IV Oktober 2022	Kepala Desa
10.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Camat	Minggu I November 2022	Pemerintah Desa
11.	Evaluasi Camat	maksimal Selama 20 hari kerja	Camat
12.	Perbaikan sesuai hasil Evaluasi Camat	Minggu  I Desember 2022	Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi)
13.	Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa	minggu II s.d paling lambat 31 Desember 2022	Pemerintah Desa.

B. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui:

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan kegiatan;

c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota.

C. PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DESA

Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan hal ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. selanjutnya dalam melaksanakan pengawasan masyarakat Desa juga berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa yang meliputi :

a. Informasi APB Desa;

b. Informasi pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;

c. Informasi realisasi APB Desa;

d. Informasi realisasi kegiatan;

e. Informasi kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan

f. Informasi sisa anggaran.

Pemantauan Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan melalui:

a. partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;

b. penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan

c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil pemantauan oleh masyarakat, disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut. selanjutnya Apabila terdapat keluhan masyarakat , maka diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Apabila dalam penyelesaian Keluhan Masyarakat dianggap kurang memuaskan , hasil pemantauan masyarakat dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi. dan apabila hasil pemantauan oleh masyarakat terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota

Download Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

https://drive.google.com/file/d/1v-C82XBWqDCQX9KMfrSKqkWvsdUlUoHK/view?usp=share_link

Download Permendagri 73/2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

https://drive.google.com/file/d/1EBbl1_RxAwpOb8VKdTtF8-z5BL1Ws_Qj/view?usp=share_link